Sejak 2009 pemerintah melalui BKBPIA bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka menciptakan perempuan kepala keluarga dalam tatanan masyarakat mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan gender, dan bermartabat. Program Perempuan Kepala Keluarga ini, diharapkan mendorong perempuan untuk mampu menopang kebutuhan keluarganya, salah satunya meningkatkan pendapatan keluarga tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga.
Program tersebut tentu sangat membantu menghilangkan stereotype yang buruk pada masyarakat terhadap perempuan yang menjadi kepala keluarga. Mengingat perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik secara kedudukan, peran, maupun tangung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, pandangan terhadap perempuan yang malang serta tidak berdaya dapat dihilangkan.
Namun sayangnya, program ini tidak dirasakan oleh sebagian perempuan kepala keluarganya. Salah satunya, perempuan yang tinggal di daerah yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid yang telah menjadi kepala keluarga sejak puluhan tahun. Tidak ada program pemberdayaan perempuan yang dia terima selama ini, bahkan bantuan dari pemerintah tidak pernah lancar dia dapatkan. Semua perempuan yang menjadi kepala keluarga menginginkan kehidupan, di mana dia dan keluarganya bisa hidup tanpa kekurangan, dan berkecukupan. Sayangnya, harapan itu runtuh, menerima kenyataan bahwa ia hidup jauh dari kata cukup untuk menghidupi keluarganya. Bekerja serabutan dan banting tulang untuk berjuang memenuhi sebagian sandang pangan keluarganya.
Beberapa perempuan kepala keluarga ini, harus rela dan tegar ketika dirinya ditinggalkan selama-lamanya oleh sang suami. Sehingga mengalami kesukaran dalam hidup, misalnya mereka harus berjuang menghidupi kedua orang tuanya yang telah tua renta serta dua orang anaknya yang masih duduk dalam bangku kelas 2 SMP dan 4 SD. Sang ibu selalu tegar dengan segala keterbatasan kondisinya, dengan penghasilan yang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kendatinya, kehidupan keluarga ini jauh dari campur tangan pemerintah, pelatihan untuk pemberdayaan perempuan pun tidak pernah dia dapatkan. Peran pemerintah hari ini sangat jauh, bahkan untuk sang ibu tersebut sudah tidak berharap banyak pada pemerintah. Dia tau, pemerintah hanya akan turun ketika waktunya telah tiba (kampanye). Di mana mereka semua berlomba-lomba untuk mencari muka dan menggalang massa sebanyak-banyaknya untuk mendukung dirinya mendapatkan kursi jabatan pemerintahan. Keadaan seperti inilah yang sering dirasakan oleh perempuan yang menjadi kepala keluarga. Alhasil, mereka pasrah pada keadaan dan tidak banyak berharap bantuan dari pemerintah. Bahkan banyak dari mereka yang mempunyai keadaan sama, yang masih hidup dengan diperlakukan secara diskriminasi gender.
Program pemerintah sebagai salah satu wadah para perempuan yang menjadi kepala keluarga sebagaimana yang telah di utarakan di atas. Tentu tujuan hanya satu agar mendapatkan keadilan atas kehidupannya. Walaupun hal tersebut, tidak mereka dapatkan. Tak heran apabila perempuan kepala keluarga masih terus mendapatkan ketidakadilan atas dirinya.
Dalam kenyataan ini, pemerintah telah gagal dalam menjalankan perannya dalam mengayomi masyarakatnya. Bagi sebagian perempuan kepala keluarga mereka belum merasakan kemerdekaan, mereka masih jauh dari kesejahteraan, keadilan, bahkan untuk kesetaraan gender mereka masih dilekatkan pada stereotype perempuan yang lemah tak berdaya dalam masyarakat. Dampak dari itu semua tentu menyebabkan angka kemiskinan di negara ini semakin meningkat, hal itu disebabkan karena pemerintah tidak melakukan program pemberdayaan perempuan secara maksimal. Maka terciptalah penggolongan kemiskinan yang semakin ekstrem.
Ditambah lagi dengan berbagai layanan aksesibilitas perempuan masih dipertanyakan, di mana kebanyakan perempuan yang menjadi kepala keluarga tidak mendapatkan kemudahan dalam segala akses untuk meningkatkan taraf kehidupannya dan keluarganya. Hal ini bisa dicek pada laman Badan Pusat Statistik dimana persentase penduduk perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih cukup tinggi dengan persentase 9,68 per-maret 2022.
Dalam temuan lapangan para perempuan kepala keluarga, di saat mereka mendapatkan bantuan berupa bahan sandang pangan dari masyarakat, mereka tidak dapat menikmatinya. Salah satu contohnya: ketika setelah pemotongan daging kurban saat hari raya iduladha, mereka tidak bisa menikmati daging tersebut. Karena mereka harus memenuhi biaya kebutuhan keluarganya, sehingga mereka menjual daging tersebut untuk membantu memenuhi biaya kebutuhan keluarganya. Selain itu, mereka tidak mampu menjualnya dengan harga standar sehingga harus rela menjual di bawah harga rata-rata.
Tindakan tersebut sebagai gambaran di mana peran pemerintah pada pemberdayaan perempuan masih sangat jauh, bahkan mereka tidak merasakan dan mendapatkan bantuan dari program-program yang telah dikeluarkan. Akibatnya, perempuan khususnya yang menjadi kepala keluarga tidak mendapatkan peran yang sama dengan laki-laki, dan harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, dan martabat di masyarakat.
Sumber Gambar: Freepik.com
